Perkembangan aplikasi SIAPHUT

Perkembangan web dan backoffice

APLIKASI WEB

No.

Permasalahan

1.

Aplikasi Web SIAPHUT a. Fasilitas edit belum tersedia pada form input dan laporan, sehingga kesalahan pengisian data susah untuk diperbaiki. b. Fasilitas rekapitulasi secara keseluruhan belum tersedia c. Fungsi fasilitas Forum belum optimal d. Masalah ekspor dan impor data yang terkait dengan tidak adanya data yang dipergunakan sebagai keyfield program e. Masalah SK penetapan area yang terdiri dari lebih satu propinsi (data rinci tidak jelas) f. Pada menu rekap untuk semua modul, untuk berpindah pada halaman/data berikut tidak bisa dilakukan, pilihan 1,2,3,4 dst. Tidak berfungsi. (contoh menu PHKA (konservasi)

APLIKASI BACK OFFICE

No.	Permasalahan
1.	Tata Usaha a. Sub menu inventaris barang tidak menggunakan pola master-detail (one to many) antara data ruangan dan isi ruangan, sehingga setiap entri data barang harus juga mengentri data ruangan. b. User Interface untuk view data-data Tata Usaha masih seperti form entri data. c. Sub Aplikasi Inventaris Kantor tidak sama dengan SAKPB (Sistem Akuntasi Kuasa Pengguna Barang. d. Sub Aplikasi Keuangan formatnya tidak sama dengan SAI (Sistem Akuntasi Instansi)
2.	Pemolaan a. Sub Aplikasi Tata Batas dan Pengukuhan entri data Tata Batas dan Pengukuhan terkendala pada Nomor Tata Batas dan Pengukuhan
3.	ISDH a. Sub Aplikasi Inventarisasi (TSP/PSP) tidak bisa melakukan Import data langsung dari data base NFI, sedangkan entry ulang sangat tidak efisien. b. Sub Aplikasi SOSBUD tidak sesuai dengan Enclave sehingga fied yang terisi sangat sedikit sedangkan inventarisasi SOSBUD secara khusus belum pernah dilakukan. c. Tidak tersedia sub aplikasi inventarisasi terrestris lainnya (Inventarisasi non kayu dan inventarisasi hutan produksi) padahal BPKH juga melakukan kegiatan dimaksud. d. Tidak tersedia Sub Aplikasi IPJ padahal BPKH juga melakukan kegiatan IPJ e. Pusat Inventarisasi dan Perpetaan juga mendistribusikan Program Aplikasi Multiaspek yang isinya hampir sama dengan Sub Aplikasi Inventarisasi (ISDH) pada SIAPHUT, hanya saja sudah lebih disempurnakan. Namun Program Aplikasi tersebut belum bisa berjalan dengan baik dan belum ada koneksi (dapat dieksport) ke SIAPHUT
4.	1. Non BPKH ( Menu Bina Produksi Kehutanan) a. Sub menu IUPHHKA, data tidak bisa dientri bila tidak ada No. Dan Tgl.SK, sementara banyak data yang tidak disertakan No. dan Tgl.SK (tidak ada No dan Tgl.SK) b. Terjadi pengulangan entri sub menu IUPHHKA detail. c. Pada IUPHHKA dan IUPHHKA detail field status perusahaan (aktif/tidak aktif) tidak dapat dirubah. d. Untuk mengentri data IUPHHKA harus mengisi dulu data perusahaan e. Sub Menu IUPHHKT dan IUPHHKT detail : permasalahan sama dengan IUPHHKA. f. Submenu IPK : data tidak bisa dientri bila tidak ada No. Dan Tgl.SK, sementara banyak data yang tidak disertakan No dan Tgl. SK (Tidak ada No dan Tgl SK) g. Submenu ijin IPKH, data tidak bisa dientri bila tidak ada No dan Tgl. SK, sementara banyak data yang tidak disertakan No dan Tgl.SK h. Submenu ijin IPKH, jenis usaha banyak yang tidak tersedia dalam pilihan, sementara form untuk menambah jenis usaha tidak disediakan dalam aplikasi sehingga harus ditambahkan secara manual melalui SQL server. i. Sub menu IPHHNK, keyfieldnya menggunakan kombinasi NoSK + Tahun+ Kode Kabupaten, sehingga tidak memungkinkan entri untuk data dengan NoSK, Tahun dan Kode Kabupaten yang sama, sementara banyak data dengan kondisi seperti itu. j. Sub menu IPHHNK, satuan HHNK sudah ditentukan berdasarkan jenis HHNKnya, sementara banyak data yang satuannya berbeda dari yang ditentukan. Contoh : Rotan dalam aplikasinya satuannya ditentukan dengan dengan batang. Sementara ada data rotan yang satuannya menggunakan ton. k. Sub menu produksi kayu bulat, data perusahaan harus bersumber dari IUPHHKA, IUPHHKT, BUMN, HR, IPK, lainnya. Sementara data produksi kayu bulat banyak yang tidak menyebutkan sumber. Bila disentri dengan pilihan sumber lainnya, form tidak menyediakan field ’nama perusahaan’. 2. Non BPKH ( Menu Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) a. Sub menu kerugian gangguan hutan, field uraian kerugian hutan tidak bisa ditambah, harus ditambah secara manual dari SQL server. b. Sub menu pengamanan, field nama parasarana dan satuan tidak bisa ditambah, harus ditambah secara manual dari SQL server. c. Sub menu konservasi darat dan laut, data tidak bisa dientri bila tidak ada no dan tglSK penunjukan, sementara banyak data yang tidak disertakan No. dan Tgl. SK ( tidak ada No. dan Tgl SK Penunjukan) 3. Non BPKH ( Menu RLPS) a. Submenu pembangunan hutan rakyat, field info jenis tanaman tidak bisa ditambah, harus ditambah secara manual dari SQL server. b. Sub menu lahan kritis, ada field target dan realisasi.