".........Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami sisksa mereka akibat perbuatannya..."
Cuplikan arti dari suatu ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup yang baik bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Sering terdengar istilah Indonesia Baru diberbagai iklan, sambutan-sambutan kandidat eksekutif dan legislatif pemimpin-pemimpin kita. Namun mereka hanya mengupas masalah ini hanya sepotong-sepotong sehingga bila ada yang mengkritisi akan terlihat jelas kekurangannya. Adakah standar untuk melihat bagaimana Indonesia baru yang terbaik ? Pertanyaan ini memang sulit untuk dijawab, ada sebagian masyarakat yang menjawab ’sing penting mangan wareg cukup’, ada lagi ’sing penting ora nganggur’ dan sebagainya. Untuk menjawab semua itu diperlukan diskusi dan kesepahaman bersama, sehingga indikator-indikator indonesia baru yang menjadi dambaan bisa diwujudkan. Faktor kepemimpinan bukanlah satu-satunya pembentuk Indonesia baru dambaan, sistem, nilai dan kultur, tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, situasi, serta faktor eksternal atau luar negeri. Disinah terlihat kriteria pemimpin terlihat tidak hanya jujur, disiplin, dan pandai , tetapi dituntut untuk bisa bekerja sama. Untuk menjawab pertanyaan diatas diperlukan indikator-indikator yang kompleks disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Semua pemimpin di negeri ini sudah sepantasnya untuk duduk bersama membahas permasalahan ini, Perlunya satu komando yang ’mandegani’ pemimpin lintas wilayah untuk pembahasan wacana Indonesia baru ini dengan berpola pikir untuk kepentingan yang lebih besar dan baik
Kondisi yang berganti-ganti kekuasaan pemerintahan dari berbagai lintas partai membuat ketidakjelasan arah kebaikan bagi negara ini, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga perlu langkah-langkah perbaikan dari kekurangan tersebut. Istilah ”change” atau ”transorm” menjadi motor promosi politik untuk meraih kekuasaan. Bagi kita yang terpenting adalah ’action’ programnya dapat mencapai output ,outcome dan kepatuhan hukum yang diinginkan oleh rakyat.
Banyaknya keinginan untuk disintegrasi bangsa, korupsi, judi dan penyalahgunaan wewenang dari eksekutif dan legislatif menjadi head line di media televisi dan koran. Istilah ’korupsi jamaah’ sudah biasa. Janji ’manis’ saat kampanyepun jadi isapan jempol. Informasi data kemiskinan, pengangguran menjadi tidak dianggap akurat karena dilihat dari kepentingan masing-masing, Otonomi daerah yang menghabiskan biaya tinggi dan perpecahan masyarakat daerah. Langkah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sedikit mengurangi permasalahan yang ada.
Haruskah kondisi ini dibiarkan ? Rakyat harus kritis dan bangkit untuk berfikir positif sehingga bersama dengan pemimpin yang amanah membuat ’program’ untuk membangun negeri ini. Hukum harus ditegakkan, tuntutan fasilitas untuk pemimpin harus sangat baik dan target keberhasilan, konsekuensinya harus ada.
Salah satu solusi alternatif adalah agar semua elemen masyarakat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT menganugerahkan kepada kita. Semoga tanggung jawab akan terbentuknya Indonesia Baru dapat diemban dengan baik oleh tokoh masyarakat, pemimpin dan rakyat. Amin


Tidak ada komentar:
Posting Komentar